Fintechpost.ID – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan terima kasih kepada temen-temen fintech yang sudah banyak membantu para UMKM kita untuk mengakses pembiayaan.
“Saya berterima kasih Ke temen-temen fintech yang sudah banyak membantu para UMKM kita untuk mengakses pembiayaan, karena yang kita tahu sebagian besar Para pelaku UMKM kita masih unbankabke sehingga BI mencatat 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri, modal keluarga atau mertua, kalau kaya mertuanya,” ujar Teten dalam acara AFPI UMKM Digital Summit 2023.
AFPI UMKM Digital Summit 2023 yang digelar Kamis (21/9/2023), hasil kerjasama antara AFPI dan Kementerian Koperasi dan UKM, mempertemukan para pelaku usaha kecil dengan penyedia platform fintech untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor UMKM di era digital.
Baca juga: AFPI UMKM Digital Summit 2023 Buka Akses Pembiayaan 1000 UMKM Dari Fintech
Dalam acara tersebut, para pelaku usaha kecil ini dapat langsung mengakses pembiayaan di platform fintech untuk meningkatkan skala usahanya melalui pembiayaan secara digital.
Teten mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pihaknya, pada Tahun 2024 kredit perbankan untuk UMKM minimum harus sudah mencapai 30%. Tetapi, dia menyayangkan hal itu nampaknya akan sulit untuk tercapai, karena saat ini saja kredit perbankan untuk UMKM baru sekitar 21%-22%.
“Pak Presiden sudah minta pada tahun 2024 itu kredit perbankan untuk UMKM itu harus 30% minimum, tapi saya yakinkan itu gak akan tercapai, ya karena hari ini baru sekitar 21%-22%,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu bisa tercapai dengan pendekatan teknologi, seperti yang dilakukan oleh fintech untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
“Kalau masih tetap memaksa UMKM punya aset, punya agunan untuk bisa mendapatkan kredit perbankan, sampai kuda bisa menari pun nggak mungkin bisa dilakukan. Nah sehingga di banyak negara kemudian mencari solusi, mencari ikhtiar dan dengan teknologi digital bukan hal yang tidak mungkin,” tuturnya.
145 negara, katanya, sekarang sudah menerapkan credit scoring, bukan lagi masih pendekatan collateral atau jaminan, dengan cara harus ada agunan dalam bentuk aset dan lain sebagainya.
“Konsep agunan juga berkembang bukan hanya aset ya. Jadi kalau masih aset terus ya ini bank atau pegadaian? numpuk-numpuk aset buat apa? kalau usahanya macet, kan kreditnya juga macet,” ujarnya.
Pasalnya, saat ini pihaknya tengah mendorong agar pelaku usaha UMKM di dalam negeri harus go digital, paling tidak pencatatan keuangannya harus sudah menggunakan aplikasi digital.
“Sudah banyak aplikasi digital, sehingga nanti kalau dengan pendekatan credit scoring, kesehatan usaha para pelaku UMKM track record digitalnya bisa dideteksi ya, kira-kira seperti itu,” tuturnya.
“Bapak Presiden sudah minta ya, kami para Menteri, juga pihak perbankan, terutama himbara untuk terus mengupayakan bagaimana penerapan credit scoring dilakukan oleh perbankan, agar para pelaku UMKM kita tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan,” tutup Teten.
Baca juga: Ketua AFPI Ungkap Empat Klasifikasi UMKM Di Indonesia