Senin, 19 Februari 2024

OJK Cabut Izin Usaha PT Hewlett-Packard Finance Indonesia

Baca Juga

Financialpost.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha (CIU) perusahaan pembiayaan atau multifinance PT Hewlett Packard Finance Indonesia (HPFI).

Pencabutan ini dilakukan karena PT HPFI tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dan tidak memenuhi ketentuan kualitas piutang pembiayaan.

Baca juga: OJK Minta Perbankan Blokir Rekening Terkait Judi Online

Keputusan pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 30/D.06/2023 tanggal 18 Desember 2023.

Selain itu, OJK sebelumnya juga telah mengenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) pada Juni 2023 lalu, terkait rekomendasi hasil pemeriksaan langsung, hal itu disebabkan karena PT HPFI tidak dapat memenuhi ketentuan yang mengharuskan perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal).

“OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT HPFI untuk menyampaikan pemenuhan rekomendasi dan ketentuan NPF. Namun, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas rekomendasi hasil pemeriksaan langsung dan pemenuhan ketentuan NPF,” ucap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa.

Di samping itu, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pencabutan izin usaha PT HPFI dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri pembiayaan yang sehat dan terpercaya.

Adapun, dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT HPFI dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan.

2. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

3. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan.

Baca juga: Tegaskan Budaya Anti Korupsi, OJK Jaga Kredibilitas Sektor Jasa Keuangan

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

Berita Terbaru