Senin, 19 Februari 2024

Kemenkeu Gelontorkan Anggaran Pemilu Rp29,9 Triliun, Begini Realisasinya

Baca Juga

Financialpost.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan realisasi belanja Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2023 mencapai Rp 29,9 triliun. Jumlah ini sudah terealisasi sebesar 98,4 persen dari pagu 2023 yang sebesar 30,4 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA. Adapun Pemerintah pada Pemilu ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,2 triliun untuk tahun 2022-2024.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Defisit Rp347,6 Triliun Sepanjang 2023

“Tahun 2022 itu Rp 3,1 triliun sudah selesai dibelanjakan. 2023 ini Rp 29,9 triliun dari anggaran Rp 30,4 triliun, jadi 98,4 persen sudah terealisir,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah anggaran pada tahun 2024 ini akan mencapai Rp 38,2 triliun untuk seluruh penyelenggaraan pemilu.

Menkeu menjelaskan, anggaran yang digunakan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 26,1 triliun.

Dana ini digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, peraturan pelaksanaan dan penyelanggaraan Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik.

Realisasi anggaran tersebut juga dibelanjakan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut untuk pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, serta pengawasan logistik.

Sementara, anggaran untuk kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yaitu sebanyak 14 K/L.

“K/L yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu dalam hal belanjanya itu ada 14 K/L, anggarannya Rp 3,8 triliun untuk tahun 2023 ini,” jelasnya.

Bendahara negara ini juga membeberkan, total belanja tersebut digunakan untuk pengamanan dari kepolisian, Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Kemenpan-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kemenpan-RB untuk penyelanggaraan BPKP untuk pengawasan audit, Kominfo untuk berbagai macam informasi. Dan juga PAN-RB itu untuk pengawasan ASN nya,” tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Generasi Muda Perlu Dibekali Edukasi Dan Literasi Keuangan Dalam Investasi

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

Berita Terbaru